21 Kali dilihat
Nilai Berita :

Serukalsel.com, Paringin – Adanya laporan sejumlah LSM kepada aparat hukum terkait dugaan jual beli aset daerah oleh oknum aparat Pemerintahan Kabupaten Balangan kepada perusahan cukup membuat gerah pemerintah setempat.

Diketahui, beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) melaporkan tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pemkab Balangan tentang jual beli aset daerah kepada PT Adaro.

Sehingga KPAK melayangkan laporan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalsel yang diterima langsung oleh Kasi Penkum Kejati Kalsel Makhpujat SH, Selasa (7/8) lalu.

Kedatangan KPAK yang dikoordinir oleh Ketua LSM Forbes Rizal Lesmana ini meminta pihak Kejati Kalsel untuk menindaklanjuti laporan tentang jual beli aset daerah oleh oknum-oknum pejabat Pemkab Balangan kepada PT Adaro, yang dianggap merugikan negara sebesar Rp 28 miliar.

Mengetahui adanya pelaporan tersebut, Bupati Balangan H Ansharuddin sebagai pimpinan pemerintah langsung memberikan jawaban dan menyatakan dugaan telah menjual aset pemerintah kepada perusahaan tambang itu tidak benar.

“Ini harus diluruskan, tidak benar pemerintah menjual aset kepada PT Adaro,” ucap Ansharuddin saat ditemui KabarKalimantan di ruang kerjanya, Rabu (8/8).

Ansharuddin menjelaskan, terkait masalah jual beli aset tersebut berawal semenjak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Balangan pada periode sebelumnya. Dimana warga Desa Wonorejo dan sekitarnya pada saat itu ramai menjual tanahnya yang terdampak oleh tambang PT Adaro.

Nah, berkaitan dengan aset-aset desa atau pun aset pemerintah itu, lanjut Ansharuddi, juga termasuk di dalamnya juga ikut dibeli oleh PT Adaro. Namun bentuk jual belinya berupa barang atau bangunan. Misalnya, balai desa yang dibeli PT Adaro diganti dengan balai desa juga di tempat yang berbeda.

“Yang jelas ini bukan jual beli aset, tapi tukar guling. Ini harus diluruskan,” ucapnya.

Ia membeberkan, terkait aset milik pemerintah seperti bangunan sekolah, puskesmas juga melalui tim appraisal (penilai). Kemudian dinilai besaran harga yang diganti oleh PT Adaro untuk bangunan yang dibelinya. Untuk bangunan sekolah dan puskesmas dibangunkan di desa yang berdekatan dengan pemukiman warga di sekitar lahan yang dijual.

Sedangkan untuk jalan, tim appraisal juga menilai besaran harga gantinya, dan dari jumlah jalan yang dibeli ditentukan lah jumlah besaran biaya sebesar Rp 28 miliar.

“Usai melakukan penilaian, tim appraisal mengajukannya kepada DPRD setempat terkait harga ganti dari PT Adaro, dan DPRD menyetujuinya,” paparnya.

Kemudian, kata Ansharuddin, Pemkab Balangan membuat tim kajian terkait tukar guling dengan PT Adaro yang bernilai Rp 28 milyar tersebut. Tim kajian ini sendiri di SK-kan oleh Bupati Balangan yang didalamnya ada unsur Pemkab seperi Bupati dan Wabub, serta pihak terkait lainnya menentukan bentuk tukar guling, seperti pembuatan jalan dan bangunan dari dana Rp 28 miliar tersebut. Kalau harga ganti sudah disepakati dibuatlah surat perjanjian tukar guling yang disaksikan langsung oleh TP4D.

“Bentuk tukar guling yang sudah direalisasikan adalah pembuatan jalan lingkar, pembanguan pondok pesantren dan pemabangunan sport center. Itu semua sudah melalui kajian yang mendalam terkait kontur tanah dan tata ruang,” bebernya.

Berkaitan dengan dugaan korupsi dana jual beli aset yang merugikan negara sebesar Rp 28 miliar itu, Ansharuddin menepisnya dengan tegas. Karena menurutnya Pemkab atau pun tim kajian sedikitpun tidak melihat apalagi menggunakan uang tersebut, karena Rp 28 miliar yang dimaksud tidak berupa uang melainkan berupa nilai/aset pangganti berupa pembelian tanah dari PT Adaro untuk dibangunkan jalan lingkar, ponpes dan sport center.

“Dugaan korupsi itu salah, Rp 28 miliar itu cuma nominal perhitungan, bagaimana mau dikorupsi,” pungkasnya.

Sumber : Redkal

Please follow and like us: