48 Kali dilihat
Nilai Berita :

serukalsel.com tukang ojek tolak revisi uu no.22 tahun 2009

Serukalsel.com, Kotabaru-Adanya rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendapatkan respon dari banyak kalangan.

Amat, salah satu tukang ojek yang kerap mengatakan bahwa dirinya menolak adanya rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh DPR RI.

“Janganlah, jangan direvisi. Kalau direvisi bagaimana nasib kami disini,” ujarnya ketika ditemui di pangkalannya yang terletak di Depan Taman Kota, Kamis (30/4).

Amat meminta kepada DPR RI yang akan merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 untuk tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai salah satu standar Nasional. Pasalnya, tidak semua daerah yang ada di Indonesia sama karakteristiknya dengan wilayah DKI Jakarta.

“Ojek Online dari berapa aplikasi cukup terkenal hanya cocok untuk kota besar seperti Jakarta. Kalau untuk di Kotabaru, mana cocok,” ucapnya.

Menurut Amat, adanya payung hukum terhadap ojek Online hanya akan membatasi operasional ojek-ojek pribadi yang ada di daerah. Tak hanya itu, Amat juga mengatakan jika UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut direvisi dan memberikan perlindungan pada ojek online maka akan terjadi kekisruhan di sejumlah daerah.

“Kalau ojek online diatur maka akan membatasi siapapun untuk mencari uang secara dadakan, sementara itu hanya untuk sekedar bertahan hidup. Intinya, kami tidak setuju dengan adanya revisi UU tersebut,” tukasnya.

Please follow and like us: