48 Kali dilihat
Nilai Berita :

Serukalsel.com, BANJARBARU – Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Pemilihan Umum) menyatakan bahwa pemilih wajib menunjukan kartu identitas kependudukan berupa E-KTP untuk dapat menggunakan hak pilih pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kalsel, Kamis (30/08/2018).

Hadir di acara tersebut para peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Khusus untuk Pileg dan Pilpres, Undang-Undangnya bilang bahwa untuk mencoblos harus membawa E-KTP. Ini perintah Undang-Undang, bukan Dukcapil. Jadi, bagi penduduk yang belum memiliki E-KTP maka hak memilihnya hilang,” tegas Zudan.

Zudan berpendapat bahwa negara harus tegas. Ketika Undang-Undang telah mengamanatkan maka seluruh masyarakat wajib mematuhinya.

Kendati begitu, dirinya mengatakan bahwa hal itu bukan bermaksud untuk menghilangkan hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Dukcapil-2.jpg

Bahkan, lanjut Zudan, Undang-Undang tersebut memiliki tujuan dan maksud yang baik. “Tujuannya adalah agar seluruh penduduk Indonesia segera bersedia mengurus E-KTP,” ucapnya.

Selain itu, Zudan juga mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk ikut bertindak tegas dalam mengikuti amanat Undang-undang sembari terus mengawal untuk memastikan terpenuhinya hak pilih setiap warga negara, sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

“KPU tidakk perlu ragu dan bingung. Coret saja masyarakat yang memang tidak mau mengurus E-KTP,” tandas dia.

Usai memberi arahan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh juga menyerahkan dokumen kependudukan berupa paket Kartu keluarga (KK), E-KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) pada perwakilan warga. (Timeindonesia.co.id)

Please follow and like us: