1.643 Kali dilihat
Nilai Berita :

Serukalsel.com, Kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia 73 Tahun, ternyata masih ada warga di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang belum menikmati ‘kemerdekaan’ listrik. Selama lebih 20 tahun menghuni sebagian wilayah Bumi Lambung Mangkurat, ternyata masih dalam kegelapan. Mereka terpaksa memanfaatkan aki untuk menyalakan bola lampu 2-3 watt sebagai penerangan tempat tinggalnya.

Memang kondisi ini sangat miris dan menyesakkan dada. Terlebih sering kali muncul kalimat yang sangat nge-trend belakangan ini ‘”nikmat kemerdekaan mana yang kau dustakan”. Namun kenyataannya di era yang sangat modern dan gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah, masih ada sebagian warga yang belum merasakan kemerdekaan dan hasil pembangunan secara maksimal.

Realita yang menjadi berita utama harian pagi Banjarmasin Post edisi Kamis (29/11) memang cukup memilukan. Apalagi Kalimantan Selatan selama ini dikenal sebagai penghasil energi batu bara yang cukup besar, yang tidak saja dikirim ke sejumlah pembangkit listrik di dalam negeri, tapi juga dikirim ke luar negeri. Tapi warganya masih ada yang belum menikmati terangnya aliran listrik.

Tanpa mengurangi penghargaan dan menutup mata atas kinerja PLN dalam berupaya terus memeratakan sambungan listrik di berbagai daerah, tapi kondisi nyata yang dialami sejumlah warga di beberapa kabupaten di Kalsel ini patut diperhatikan dan dipikirkan langkah-langkahnya agar warga tersebut ikut merasakan hidup yang terang benderang.

Sejumlah pihak beralasan kesulitan akses masuk ke kawasan itu, sehingga petugas tidak bisa memasukkan material atau apapun keperluan agar sambungan listrik bisa dinikmati warga di kampung tersebut. Termasuk alasan minimnya jumlah penduduk, serta jarak yang cukup jauh.

Apapun alasannya, warga yang tinggal di daerah tersebut merupakan warga dan penduduk Indonesia yang juga memiliki hak untuk merasakan dan menikmati hasil pembangunan, khususnya dalam pemerataan listrik.

Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, wakil rakyat dan PT PLN yang memiliki otoritas penyedia listrik, harus sama-sama memiliki pemikiran yang seragam, bahwa tugasnya bagian atau dalam upaya menyejahterakan rakyat.

Jika tidak segera diatasi, tentu ini akan menjadi sasaran empuk mereka yang ingin mencari keuntungan secara pribadi, kelompok maupun golongan. Termasuk menjadi komoditi politik, yang setiap menjelang pesta demokrasi baik itu pemilihan umum legislatif (pileg), maupun pilkada ) akan ‘dijual’ guna mendulang suara tanpa adanya bukti sedikitpun.

Tentu saja hal itu tidak diharapkan, sehingga kerja keras dan kerja nyata pihak-pihak terkait sangat diharapkan demi cepat terwujudnya harapan warga bisa menikmati listrik. Bukan lagi habis gelap, malah kembali gelap. Tapi harus terang benderang. (B.Post)

 

Please follow and like us: